Tepatnya pada hari selasa, 19 maret 2019. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Posko Perjuangan Rakyat bersama Sekeretarisnya menemui Bapak Konstatinus, SH,. M.Si. selakau kepala dinas Sosial. Dalam pertemuan tersebut membahas terkait persoalan Program Keluarga Harapan (PKH), diduga kini menjadi nebengan salah satu calon Legislatif ( DPRD ) pada pemilu 2019-2024 dalam memenangi pertarungan.
Herman : berangkat dari hasil diskusi yang terbangun anatara kami selaku Pengurus DPC. POSPERA Kab. Buton Selatan, bersama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buton Selatan Bapak Konstatinus, SH,.M.Si. dari maraknya informasi tentang pemanfaataan program pemerintah yang diduga dilakukan oleh orang - orang tertentuh yang sama sekali tdak bertanggung jawab, untuk di jadikan sebagai mesin perpolitikan, sehinggah diduga sampai ada unsur-unsur penekanan dan pengancaman, yang berbunyi kalau masyarakat penerima PKH. Tidak mendukung dari salah satu calon legislatif (DPRD), maka hak terima PKHnya kami akan cabut.
Herman berangkat dari hasil diskusi kami bersama Kepala Dinas Sosial. Kepala dinas sosial menegaskan bahwa kalau ada unsur masyarkat yang tergolong dari tim dan atau pendamping PKH, menakuti-nakuti masyarakat dengan hal yang serupa. Maka saya perlu sampaikan bahwa tidak ada satu orangpun dari Dinas Sosial yang berhak untuk menghilangkan Hak terima masyarakat miskin dalam bantuan Sosial dalam Program PKH, sebab Program Pkh adalah program pemerintah dan nama - nama masyarakat yag nenerima bantuan PKH itu dari pusat langsung Bukan dari Daerah, kami hanya menindaklanjuti nama-nama penerima Bantuan PKH yang di keleurkan dari pemerintah Pusat, yang di bidani langsung dari kementerian sosil, dan kami dari dinas sosial hanya membantu dalam upaya penyaluran hingga tepat pada sasaranya sehingga tdak ada unsur lain yang dapat merugikan masyarakat penerima bantuan PKH.
Kepala dinas sosial juga meminta kepada Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Posko Perjuangan Rakayat (POSPERA) Kabupaten Buton Selatan, agar turut terlibat dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa kalau Program keluarga harapan (PKH) adalah program pemerintahan jadi tdak ada unsur keterkaitannyan dengan politik pada tahun 2019- 2024, dan kalau ada unsur tim atau pendamping PKH yang menakuti-nakuti, masyarakat dengan kalimat-kalimat bahasa bahwa kalau ada masyarakat Penerima PKH tidak mendukung salah satu calon kandidat Legislatif (DPRD) Kab. Buton Selatan maka akan dicabut hak terimahnya Pada Program Keluarga ( PKH).
Maka Kali ini saya meminta kepada masyarakat agar kiranya hal tersebut dapat dilaporkan kepada kami selaku Dinas Sosial Kab. Buton Selatan, dan pihak yang berwenang lainya. Dalam hal ini Pihak Kepolisian, dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu sebab sikap tersebut kalau betul adanya, maka akan sangat mencederai nama baik pemerintahan terkhusus terkait idependensi kementerian sosial dan dinas-dinas sosial, diseluruh wilayah atau daerah seindonesia . Tutur Kepala Dinas Sosial, saat berdiskusi dengan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Posko Perjuanga Rakyat.
Ucap Herman selaku ketua DPC. POSPERA Kab.Buton Selatan. Pernyataan tersebut diambil dari hasil diskusi kami bersama Bapak Konstatinus, SH,. M.SI. selaku Kepala Dinas Sosial Kab. Buton Selatan. Tepatnya Pada : selasa 19 Maret 2019
Tidak ada komentar:
Posting Komentar