iklan tiec

 photo ec_zpsf0cetkly.gif

Selasa, 26 Maret 2019

TAK KUNJUNG BISA BERDIALOG DENGAN REKTOR, MAHASISWA UIM KEMBALI MENGGELAR AKSI


Makassar, LPM Violet- Puluhan Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Islam Makassar (FT-UIM) kembali menggelar aksi. Selain berunjuk rasa, mereka juga menyegel beberapa ruangan fakultas siang tadi, Selasa 26 Maret 2019.

Para mahasiswa berorasi sambil berkeliling di lingkungan Kampus UIM, Mereka juga membentangkan spanduk dan poster berisi tuntutan terkait pencabutan status dosen yang tidak linier, transparansi anggaran dana lembaga kemahasiswaan, kekosongan struktural Wakil Dekan II FT-UIM dan pemenuhan fasilitas diseluruh tingkatan FT-UIM. 

Jenderal lapangan, Herman mengatakan Universitas Islam Makassar melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi

"Khususnya Pasal 41 ayat 1 yang menyebutkan bahwa sumber belajar di lingkungan pendidikan tinggi wajib disediakan oleh perguruan tinggi dan  Pasal 42 ayat 3 yang menyebutkan bahwa perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana untuk minat, bakat, dan kebutuhan mahasiswa", ujarnya. 

Sementara itu, Kamaruddin Jafar sebagai Ketua BEM FT-UIM  menegaskan bahwa akan selalu mengawal terkait tuntutan dari Mahasiswa FT-UIM 

"Saya akan selalu mengawal tuntutan dari kawan-kawan Mahasiswa FT-UIM untuk memperjuangkan hak mereka demi tercapainya pendidikan yang lebih baik", ungkapnya. (RSD) 

Kamis, 21 Maret 2019

POSPERA Bersama Dinas Sosial mengecam, oknum peserta pemilu yang menggadeng PKH

Tepatnya pada hari selasa, 19 maret 2019. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Posko Perjuangan Rakyat bersama Sekeretarisnya menemui Bapak Konstatinus, SH,. M.Si. selakau kepala dinas Sosial. Dalam pertemuan tersebut membahas terkait persoalan Program Keluarga Harapan (PKH), diduga kini menjadi nebengan salah satu calon Legislatif ( DPRD )  pada pemilu 2019-2024 dalam memenangi pertarungan. 

Herman : berangkat dari hasil diskusi yang terbangun anatara kami selaku Pengurus DPC. POSPERA Kab. Buton Selatan, bersama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buton Selatan Bapak Konstatinus, SH,.M.Si. dari maraknya informasi tentang pemanfaataan program pemerintah yang diduga dilakukan oleh orang - orang tertentuh yang sama sekali tdak bertanggung jawab, untuk di jadikan sebagai mesin perpolitikan, sehinggah diduga sampai ada unsur-unsur penekanan dan pengancaman, yang berbunyi kalau masyarakat penerima PKH. Tidak mendukung dari salah satu calon legislatif (DPRD), maka  hak terima PKHnya kami akan cabut. 

Herman berangkat dari hasil diskusi kami bersama Kepala Dinas Sosial. Kepala dinas sosial menegaskan bahwa kalau ada unsur masyarkat yang tergolong dari tim dan atau pendamping PKH, menakuti-nakuti masyarakat dengan hal yang serupa. Maka saya perlu sampaikan bahwa tidak ada satu orangpun dari Dinas Sosial yang berhak untuk menghilangkan Hak terima masyarakat miskin dalam bantuan Sosial dalam Program PKH, sebab Program Pkh adalah program pemerintah dan nama - nama masyarakat yag nenerima bantuan PKH itu dari pusat langsung Bukan dari Daerah, kami hanya menindaklanjuti nama-nama penerima Bantuan PKH yang di keleurkan dari pemerintah Pusat, yang di bidani langsung dari kementerian sosil, dan kami dari dinas sosial hanya membantu dalam upaya penyaluran hingga  tepat pada sasaranya sehingga tdak ada unsur lain yang dapat merugikan masyarakat penerima bantuan PKH. 

Kepala dinas sosial juga meminta kepada Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Posko Perjuangan Rakayat (POSPERA) Kabupaten Buton Selatan, agar turut terlibat dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa kalau Program keluarga harapan  (PKH) adalah program pemerintahan jadi tdak ada unsur keterkaitannyan dengan politik pada tahun 2019- 2024, dan kalau ada unsur tim atau pendamping PKH yang menakuti-nakuti, masyarakat dengan kalimat-kalimat bahasa bahwa kalau ada masyarakat Penerima PKH tidak mendukung salah satu calon kandidat Legislatif (DPRD) Kab. Buton Selatan maka akan dicabut hak terimahnya Pada Program Keluarga ( PKH). 

Maka Kali ini saya meminta kepada masyarakat agar kiranya hal tersebut dapat dilaporkan kepada kami selaku Dinas Sosial Kab. Buton Selatan, dan pihak yang berwenang lainya. Dalam hal ini Pihak Kepolisian, dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu sebab sikap tersebut kalau betul adanya, maka akan sangat mencederai nama baik pemerintahan terkhusus terkait idependensi kementerian sosial dan dinas-dinas sosial,  diseluruh wilayah atau daerah seindonesia . Tutur Kepala Dinas Sosial, saat berdiskusi dengan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Posko Perjuanga Rakyat. 

Ucap Herman selaku ketua DPC. POSPERA Kab.Buton Selatan. Pernyataan tersebut diambil dari hasil diskusi kami bersama Bapak Konstatinus, SH,. M.SI. selaku Kepala Dinas Sosial Kab. Buton Selatan. Tepatnya Pada : selasa 19 Maret 2019

Sabtu, 16 Maret 2019

DPC. POSPERA BUSEL SOROTI PENGURUS PARTAI AMANAT NASIONAL


Mandetnya pergantian antarwaktu ketua DPRD Kabupaten Buton Selatan disebabkan melemahnya unsur pengurus DPD PAN Kabupaten Buton Selatan dalam Mengambil tindakan pasti untuk memastikan proses pergantian antarwaktu itu dapat ditindaklanjuti sebagaimana yang telah dikehendaki unsur pimpinan partai politiknya dan  memastikan status hukum Ketua DPRD Kab. buton selatan  atas dugaan kasus penggunaan sabu (narkoba).

Lebih kursialnya lagi kelemahan pengurus DPD PAN Kab. buton selatan, terlihat jelas dalam surat usul pergantian ketua DPRD Kab. BUSEL. No : PAN / B / 22.15 / K - S / 073 / XII /2018. Atas kasus hukum narkoba. Sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya.

Keterangan tersebut telah terjewantakan oleh seluru anggota dewan yang tergabung dari berbagi unsur fraksi partai politik yang ada didewan perwakilan rakyat daerah Kab. Busel. Dari sini kita sudah menyimpulkan bahwa dalam usulan pergantian antarwaktu Ketua DPRD Kab. Buton selatan tidak sesuai dengan konteks perkara dari yang di usulkan oleh unsur  pengurus DPD PAN Kab. Busel sehinggah hal ini menyebabkan Pengurus DPD PAN tdak menindaklanjuti proses pergantian antar waktu ketua DPRD Busel atas kasus hukum narkoba yang diduga disandungnya.

Dan sangat tidak efektifnya lagi sikap yang sedang dijalankan Badan Kehormatan Dewan, Kab. Busel didalam menindaklanjuti surat DPP PAN terkait pergantian antarwaktu, dengan alasan bahwa karna tdak adanya hasil tes urin yang dilampirkan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional.

Semsetinya didalam memastikan atas kepastian kasus hukum yang disandung oleh ketua DPRD Kab. Busel Badan Kehormatan Dewan (BKD) mengambil tindakan tehnis dalam memastikan kepastian hukum atas dugaan kasus hukum yg disandung ketua DPRD Busel. Dalam hal ini Badan Kehormatan Dewan membentuk tim pencari fakta atau melayangkan surat yang di tujukan pada Polda Metro Jaya dan Badan Narkotika atas nama badan kehormatan dewan dalam  memastikan kasus yang disandung ketua DPRD Busel, aneh Badan Kehormatan Dewan Tidak Dapat menindaklanjuti hal ini sebagaimana mestinya dan  justru malah melakukan unsur pembiaran atas hal tersebut.

Kami selaku pengurus Dewan Pimpinan Cabang Posko Pernjuangan Rakyat, dalam memastikan atas terbuktinya dan tidak terbuktinya sekaligus untuk memastikan status hukum atas kasus hukum narkoba yang diduga menjerat ketua DPRD Kab. Buton Selatan. Kami telah melayankan surat permohonan atas keterbukaan informasi pablik pada polda metro jaya dan melayankan surat kepada Badan Narkotika Negara untuk memastikan hasil dari pemeriksaan atas kasus yang di sandung ketua DPRD kabupaten Buton selatan.
Tutur Hemana Ketu DPC. POSPERA Buton Selatan Kab. Buton Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara.

Oleh : Herman

MENGAKHIRI KEPENGURUSAN, LPM VIOLET GELAR WORKSHOP ILMIAH


Makassar, LPM Violet- Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Violet Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Tamalatea Makassar menggelar Workshop Ilmiah di Ruang 203 Lantai 2 STIK TM pada Sabtu, 16 Maret 2019.

Workshop Ilmiah yang diikuti 48 peserta ini dibawakan oleh Moh. Syahrul Mubarak  yang merupakan salah satu alumni STIK TM sekaligus senior LPM Violet.

Ketua Panitia, Nur Aqidah Putri mengatakan kendala yang merupakan hal wajar dalam suatu kegiatan, ini berhasil dilewati sehingga kegiatan berjalan dengan baik. 

Sementara itu, Rusnah sebagai Penanggungjawab Sementara (PJS) LPM Violet mengatakan tujuan didakannya kegiatan ini yaitu untuk membantu dan berbagi pengetahuan mengenai cara pencarian dan menerjemahkan jurnal, serta pembuatan daftar pustaka dengan menggunakan aplikasi endnote. Selain itu , Rusnah juga mengungkapkan harapannya

"Semoga dengan adanya kegiatan ini teman-teman dapat mengaplikasikannya, seperti dalam menyelesaikan tugas dan lain sebagainya, serta semoga violet kedepannya bisa berbagi pengetahuan yang  lebih lagi", ujarnya. 


Evi, Salah satu peserta berpesan agar kiranya ada event selanjutnya berupa workshop ilmiah lagi yang dibuat oleh LPM Violet Untuk membantu kebutuhan mahasiswa dan tentunya sesuai porsi mahasiswa Stik TM. Ia juga mengungkapkan kesannya

"Mengikuti Workshop ini sangatlah bermanfaat, tidak sia-sia saya hadir dalam acara workshop ini karena Ilmu yang luar biasa saya dapatkan ada di workshop ilmiah ini, begitupun dengan pematerinya Yang Luar biasa membagikan ilmunya", tuturnya. (WHY) 

Sabtu, 02 Maret 2019

PENGURUS BARU SIAP BANGKITKAN LDK Ash-shihah

Makassar –Violet, Lembaga dakwah kampus (LDK) ash-shihah sekolah tinggi ilmu kesehatan (STIK) Tamalatea Makassar melangsungkan kegiatan pelantikan pengurus periode 2018/2019 di Aula STIK TM yang dihadiri langsung oleh ketua STIK TM, LIDMI dan FMDKI Makassar, ketua maperwa, pembina LDK, UKM Klimaks, KSR dan LPM Violet pada Sabtu (02/03/2019)
Pengurus baru yang dilantik berjumlah 22 orang dengan tema "mewujudkan profesionalisme untuk LDK Ash-Shihah yang lebih berkualitas"
Rusnah sebagai ketua panitia mengatakan bahwa kendala dalam kegiatan ini ialah kurangnya kerja sama antara panitia dikarenakan adanya urusan-urusan tertentu
selaku ketua umum LDK Ash-Shihah yang terpilih Muhammad Ikmal mengemukakan cara agar LDK Ash-Shihah kembali bangkit dari ke fakumannnya 
“cara saya untuk mengaktifkan organisasi LDK sehingga LDK tidak fakum  lagi seperti tahun-yahun sebelumnya yaitu saya akan melaksanakan program kerja yang sudah ditetapkan didalam kepengurusan ini sehingga LDK bisa eksis baik di internal maupun external kampus”
Adapun harapannya semoga dengan kepengurusan yang baru ini LDK Ash-Shihah dapat bangkit kembali  dan pengurus lebih aktif dan amanah dalam jabatan yang dipegang masih-masing
 “Bisa menjadi bekal buat adik-adik dalam menjalankan organisasi LDK dan semoga kepengurusan periode ini bisa berjalan maximal", harapan singkat yang disampaikan ketua STIK TM 

PELANTIKAN 5 ANGGOTA BARU KSR PMI UNIT 109 STIK TM




Makassar, LPM Violet- Korps Sukarela (KSR) Palang Merah Indonesia (PMI) Unit 109 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Tamalatea Makassar mengadakan Pelantikan Anggota Baru ke-XIX dii Aula STIK TM pada Jumat, 01 Maret 2019.


Pelantikan dengan tema "Menciptakan Generasi Relawan yang Berkualitas serta Totalitas dalam Kemanusiaan" ini dihadiri oleh Ketua Maperwa, Perwakilan UKM dan HMJ serta beberapa perwakilan KSR yang ada di Makassar.


Ketua Panitia, Iin Sagita Idris mengatakan kendala yang dihadapi dalam kegiatan ini bisa diminalisir dengan saling bekerjasama 


"Alhamdulillah untuk menyukseskan kegiatannya di bantu oleh senior-senior, partisipasi dari KSR-KSR lain yang memberikan arahan-arahan untuk mempermudah kami melaksanakan kegiatan", ungkapnya.


Sementara itu, Risda Marsal selaku Penanggungjawab Sementara (PJS) KSR PMI Unit 109 mengatakan bahwa anggota baru yang dikukuhkan berjumlah 5 orang. Selain itu, ia juga mengemukakan harapannya

"Semoga amanah dalam berorganisasi dan bisa berproses di KSR 109 STIK TM serta mengabdi dalam tugas kemanusiaan", Ujarnya. (01/02/2019) (WM)